topmetro.news, Medan – Fraksi Partai Gerindra DPRD Medan meminta Pemko Medan mengubah paradigma dalam penanggulangan kemiskinan. Program pemerintah dinilai tidak boleh berhenti pada pemberian bantuan, tetapi harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja dan membangun kemandirian masyarakat.
Hal itu disampaikan Anggota DPRD Medan dari Fraksi Gerindra, Dame Duma Sari Hutagalung, saat menyampaikan pandangan umum fraksinya terhadap Ranperda perubahan atas Perda Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penanggulangan Kemiskinan dalam rapat paripurna internal DPRD Medan, Senin (7/9/2026).
Dame Duma mengatakan, bantuan tetap dibutuhkan masyarakat miskin. Namun, bantuan seharusnya menjadi bagian dari proses pemberdayaan agar penerima mampu meningkatkan taraf hidup dan tidak terus bergantung pada bantuan pemerintah.
“Bantuan harus menjadi jembatan menuju kemandirian, bukan menjadi tujuan akhir. Mereka membutuhkan kepastian bahwa pemerintah hadir,” ujarnya.
Menurutnya, perubahan Perda Nomor 5 Tahun 2015 harus menghasilkan kebijakan yang lebih konkret. Keberhasilan penanggulangan kemiskinan tidak cukup hanya dilihat dari turunnya angka kemiskinan, tetapi juga harus diukur melalui peningkatan pendapatan, tersedianya lapangan kerja, akses pendidikan dan kesehatan serta meningkatnya kemampuan keluarga miskin untuk hidup mandiri.
“Jangan sampai angka kemiskinan turun di atas kertas, tetapi masyarakat miskin tetap kesulitan memenuhi kebutuhan hidupnya,” tegas Dame Duma.
Ia juga meminta Pemko Medan memperbaiki sistem pendataan masyarakat miskin. Pemutakhiran, verifikasi, validasi dan integrasi data dinilai penting untuk memastikan bantuan diberikan kepada warga yang benar-benar membutuhkan.
“Jangan sampai orang yang seharusnya mendapatkan bantuan tidak masuk data, sementara orang yang sudah tidak layak justru masih tercatat sebagai penerima. Karena data yang salah akan melahirkan kebijakan yang salah,” katanya.
Dame Duma kemudian mendorong agar program penanggulangan kemiskinan terintegrasi dengan pelatihan kerja, UMKM, kewirausahaan, akses permodalan, investasi dan penciptaan lapangan kerja.
Ia menilai penanggulangan kemiskinan juga harus melibatkan seluruh OPD, bukan hanya satu perangkat daerah. Koordinasi lintas sektor diperlukan agar program pemerintah tidak tumpang tindih dan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat.
Selain aspek ekonomi, Fraksi Gerindra juga menekankan pentingnya pendidikan. Pemko Medan diminta memastikan anak-anak dari keluarga miskin tetap memperoleh akses pendidikan dan tidak putus sekolah akibat persoalan ekonomi.
“Jangan sampai kemiskinan orang tua diwariskan menjadi kemiskinan anak,” ungkapnya.
Dame Duma menegaskan Fraksi Gerindra mendukung perubahan Perda tersebut karena dinilai dapat menjadi momentum memperbaiki akurasi data kemiskinan, meningkatkan ketepatan sasaran bantuan, memperkuat pemberdayaan ekonomi, membuka akses pekerjaan, memperkuat pendidikan dan kesehatan serta meningkatkan pengawasan dan transparansi.
“Keberhasilan penanggulangan kemiskinan bukan sekadar berapa banyak bantuan yang disalurkan, tetapi berapa banyak keluarga miskin yang berhasil kita angkat menuju kehidupan yang mandiri dan sejahtera,” pungkasnya.
reporter | Thamrin Samosir
